Try Out Soal Ujian Calon Hakim Ad Hoc PHI 2026 Versi DPC FTNP KSBSI Kabupaten Asahan
Buruhasahan.web.id - Artikel ini kami susun dari sudut pandang penyusun soal, yakni DPC FTNP KSBSI Kabupaten Asahan. Sejak awal, kami merasa perlu menjelaskan posisi ini secara terang agar tidak terjadi salah paham di kemudian hari. Soal-soal yang kami rancang tidak mewakili pandangan resmi Mahkamah Agung, tidak bersumber dari MA, dan tentu bukan menjadi tanggung jawab institusi peradilan tersebut.
Soal ini murni disusun sebagai bahan latihan. Tujuannya sederhana tapi serius, yaitu menguji pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial. Kami memposisikannya sebagai ruang belajar, bukan alat seleksi resmi.
Kenapa DPC FTNP KSBSI Kabupaten Asahan merasa perlu menyusun soal seperti ini. Jawabannya karena kami melihat banyak kawan-kawan buruh dan praktisi hubungan industrial yang punya kapasitas, pengalaman lapangan, dan integritas, tapi sering minder ketika berhadapan dengan ujian tertulis calon hakim ad hoc PHI. Padahal substansinya mereka pahami, hanya saja tidak terbiasa dengan model soal.
Soal ujian calon hakim ad hoc PHI memang punya karakter khas. Tidak cukup menjawab dengan semangat perjuangan atau keberpihakan normatif. Peserta dituntut berpikir sebagai hakim, menimbang fakta, norma, dan rasa keadilan dalam satu tarikan napas.
Di titik inilah latihan menjadi penting. Maka kami menyusun try out soal ujian calon hakim ad hoc PHI sebagai sarana mengasah logika hukum, bukan sebagai kunci jawaban mutlak.
Penegasan Tanggung Jawab dan Batasan Soal
Kami perlu menegaskan ulang. Kisi-kisi soal ujian calon hakim ad hoc PHI yang kami susun tidak bisa dan tidak boleh dianggap sebagai bocoran, prediksi resmi, apalagi referensi sah seleksi negara. Ini bukan produk Mahkamah Agung, bukan arahan panitia seleksi, dan tidak terafiliasi dengan lembaga peradilan mana pun.
Soal-soal ini lahir dari diskusi internal, pengalaman advokasi, pembacaan regulasi ketenagakerjaan, serta kebiasaan kami membaca putusan PHI. Semua disusun dengan itikad baik untuk pendidikan hukum.
Kalau ada kekurangan, ya itu tanggung jawab kami sebagai organisasi. Bukan tanggung jawab lembaga negara mana pun.
Landasan Penyusunan Soal
Dalam menyusun soal ujian calon hakim ad hoc PHI versi kami, ada beberapa prinsip dasar yang kami pegang. Pertama, soal harus berbasis regulasi yang berlaku. UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, PP 35/2021, dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi rujukan utama.
Kedua, soal harus kontekstual. Artinya, dekat dengan kasus nyata yang sering muncul di lapangan. PHK sepihak, upah di bawah ketentuan, PKWT yang disalahgunakan, sampai konflik outsourcing. Semua itu bukan cerita fiksi, tapi realitas yang tiap hari kami hadapi.
Ketiga, soal tidak boleh menggiring jawaban ideologis. Kami sengaja menyusun pertanyaan terbuka yang bisa dijawab dengan berbagai pendekatan, selama argumentasinya kuat dan berlandaskan hukum.
Di sini peserta diuji, bukan sedang dihakimi.
Kenapa Layak Dijadikan Try Out Ujian 2026
Walau bukan soal resmi, kami jujur bilang bahwa soal ini layak digunakan sebagai try out soal ujian calon hakim ad hoc PHI 2026. Bukan karena kami merasa paling benar, tapi karena struktur soalnya mencerminkan kebutuhan berpikir seorang hakim.
Peserta akan dipaksa keluar dari zona nyaman. Aktivis buruh harus belajar menahan emosi. Praktisi hukum harus belajar ringkas dan jernih. Semua dipertemukan di satu titik, yakni logika hukum yang adil.
Kisi-kisi soal ujian calon hakim ad hoc PHI yang kami gunakan juga realistis. Tidak melompat ke teori abstrak yang jarang dipakai. Fokusnya ke masalah inti yang hampir pasti ditemui hakim ad hoc ketika duduk di PHI.
Bagi kami, latihan seperti ini jauh lebih berguna dibanding sekadar menghafal pasal.
Harapan Kami sebagai Organisasi
DPC FTNP KSBSI Kabupaten Asahan tidak sedang mencetak hakim versi organisasi. Kami juga tidak ingin mengklaim siapa yang pantas atau tidak pantas lolos seleksi. Harapan kami lebih sederhana.
Kami ingin mendorong proses belajar yang jujur. Peserta berani mengukur kemampuan dirinya sendiri, tahu di mana kurangnya, dan memperbaiki sebelum masuk ruang ujian sebenarnya.
Kalau setelah latihan ini ada yang merasa tersadar bahwa menjadi hakim ad hoc PHI bukan perkara ringan, itu sudah pencapaian. Jabatan ini menuntut tanggung jawab moral yang besar, bukan sekadar status.
Penutup
Sekali lagi kami tekankan, soal-soal ini bukan pandangan Mahkamah Agung, bukan bahan resmi seleksi, dan bukan alat legitimasi apa pun. Ini murni latihan biasa yang kami susun dengan niat pendidikan.
Namun dalam keterbatasan itu, kami percaya soal ini punya manfaat praktis. Digunakan dengan benar, ia bisa menjadi try out soal ujian calon hakim ad hoc PHI 2026 yang cukup relevan.
Silakan dipakai, dikritik, diperbaiki, bahkan diperdebatkan. Tradisi hukum yang sehat lahir dari diskusi, bukan dari ketakutan. Dan bagi kami, belajar bersama selalu lebih penting daripada merasa paling siap.
